Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, menghadiri acara Silaturahmi dan Temu Kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah di salah satu hotel berbintang di Palu, Rabu siang, (4/12/2024) waktu setempat.

Acara ini dihadiri lebih dari 100 kader, termasuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024, Anwar Hafid dan dr. Reny A Lamadjido.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid melaporkan kemenangan pasangan Anwar-Reny di Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah 2024, dengan perolehan suara 45,03?rdasarkan quick count dan hasil Sirekap KPU. Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan isu strategis kepada Wamen ATR/BPN terkait masalah pertanahan di Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid menyoroti konflik agraria di Sulteng, termasuk tumpang tindih hak guna usaha (HGU) dan dugaan pencaplokan lahan oleh perusahaan swasta di Morowali dan Morowali Utara. Ia mencontohkan kasus PT Rimbunan Alam Sentosa (anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk) yang diduga mencaplok lahan dengan status HGU milik BUMN maupun masyarakat.

``Saya titipkan pesan kepada Pak Wamen terkait keluhan masyarakat mengenai tumpang tindih HGU dengan kepemilikan warga, terutama di daerah perkebunan sawit. Ini sudah sering saya sampaikan saat bertugas di Komisi II DPR RI,`` ujar Anwar.

Menanggapi hal tersebut, Ossy Dermawan mengakui masih adanya kelemahan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Ia berjanji segera berkoordinasi dengan Anwar Hafid untuk mendata dan menelusuri akar permasalahan konflik agraria di Sulawesi Tengah.

``Tolong berikan data secara detail, bang, mengenai mana saja yang tumpang tindih dengan masyarakat, sehingga bisa kami tindaklanjuti di ATR/BPN,`` ujar Ossy.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah tanah bergantung pada kewenangan masing-masing pihak, termasuk Kementerian Kehutanan untuk kasus lahan di kawasan hutan, dan pengadilan untuk sengketa tanah.

Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN bersama satgas sawit sedang melakukan penataan ulang terkait HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berada di kawasan hutan.

``Pesan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, pengelolaan tanah harus adil, merata dan berkesinambungan``. tegas Ossy.

Acara silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara Partai Demokrat dan pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis, khususnya di bidang agraria. (***)